Berita Terkini
Dahlan Disebut Kampungan dan Mak Kletis
Written By Komunitas Buruh Indonesia on Kamis, 15 November 2012 | 11.41
Jakarta, PODIUM - Isu pemerasan yang dilontarkan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke publik dan mengarah tepat di atas langit gedung DPR, telah membakar gedung DPr beserta para anggota DPR yang mengisinya. Para anggota DPR meradang.
Dahlan Iskan, disebut melontarkan fitnah, kampungan, hingga celetukan gaya Jawa timuran, mak kletis. Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon menyebut Dahlan "kampungan", sedangkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, nyeletuk dengan gaya Jawa Timuran, "mak kletis".
Dahlan yang berjanji akan menyerahkan 10 nama oknum anggota DPR pemeras BUMN ke Badan Kehormatan (BK) DPR, namun ternyata pada Senin (5/11) hanya menyerahkan dua nama saja.
"Katanya mau serahkan 10 nama, gak taunya cumA mak kletis (segitu saja, red)," kata Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senin (5/11).
Berbeda dengan Priyo, Effendi Simbolon menyebut Dahlan dengan satu kata yang melecehkan: kampungan!
"Dahlan itu awalnya kan kita undang. Kita undang dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirut PLN. Komisi VII hanya ingin meminta penjelasan, kenapa PLN di masa pimpinanya PLN menderita kerugian paling besar dalam sejarah PLN, yakni mencapai ribuan miliar hingga disebut triliunan," kata Effendi ketika ditemui wartawan di Bandara LNG Badak, Bontang, Kalimantan Timur.
Namun apa yang dilakukan Dahlan, kata Effendi dalam nada bertanya. Dahlan melempar isu soal upeti, padahal dirinya sedang disorot terkait inefisiensi anggaran PLN senilai Rp 37 triliun, tandas Effendi.
"Ini kampungan sekali, ini sama saja dengan lempar batu sembunyi tangan," ketus Effendi dengan nada geram yang tidak bisa disembunyikanya.
Kampungan, karena cara yang diambil Dahlan, kampungan. Menurut Effendi, ada mekanisme kalau memang Dahlan ada menemukan temuan kasus seperti itu (upeti dan pemerasan).
"Kita punya kepolisian, KPK, hargailah penegak hukum kita, bukannya melempar ke media yang sangat bebas sekali, sehingga larinya kemana-mana," ucap Effendi.
Dengan lontarn isu seperti itu, yaitu anggota Dewan meminta "upeti", lanjut Effendi, maka hal itu jelas telah memojokkan institusi Parlemen. Pernyataan Dahlan mengesankan bahwa DPR ini tidak punya moral, tuding Effendi.
Dahlan, kata Effendi, telah menjadikan DPR sebagai public enemy (musuh publik). sehingga apa yang dilakukan DPR selalu salah di mata rakyat.
"Dahlan sesungguhnya adalah sedang mengumpat lembaga negara. Bayangkan anak buahnya Presiden berani mengumpat lembaga negara, kenapa ini dibiarkan? Apa sih motivasinya," tandas Effendi.
Tunggul Naibaho
Dahlan Iskan, disebut melontarkan fitnah, kampungan, hingga celetukan gaya Jawa timuran, mak kletis. Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon menyebut Dahlan "kampungan", sedangkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, nyeletuk dengan gaya Jawa Timuran, "mak kletis".
Dahlan yang berjanji akan menyerahkan 10 nama oknum anggota DPR pemeras BUMN ke Badan Kehormatan (BK) DPR, namun ternyata pada Senin (5/11) hanya menyerahkan dua nama saja.
"Katanya mau serahkan 10 nama, gak taunya cumA mak kletis (segitu saja, red)," kata Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senin (5/11).
Berbeda dengan Priyo, Effendi Simbolon menyebut Dahlan dengan satu kata yang melecehkan: kampungan!
"Dahlan itu awalnya kan kita undang. Kita undang dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirut PLN. Komisi VII hanya ingin meminta penjelasan, kenapa PLN di masa pimpinanya PLN menderita kerugian paling besar dalam sejarah PLN, yakni mencapai ribuan miliar hingga disebut triliunan," kata Effendi ketika ditemui wartawan di Bandara LNG Badak, Bontang, Kalimantan Timur.
Namun apa yang dilakukan Dahlan, kata Effendi dalam nada bertanya. Dahlan melempar isu soal upeti, padahal dirinya sedang disorot terkait inefisiensi anggaran PLN senilai Rp 37 triliun, tandas Effendi.
"Ini kampungan sekali, ini sama saja dengan lempar batu sembunyi tangan," ketus Effendi dengan nada geram yang tidak bisa disembunyikanya.
Kampungan, karena cara yang diambil Dahlan, kampungan. Menurut Effendi, ada mekanisme kalau memang Dahlan ada menemukan temuan kasus seperti itu (upeti dan pemerasan).
"Kita punya kepolisian, KPK, hargailah penegak hukum kita, bukannya melempar ke media yang sangat bebas sekali, sehingga larinya kemana-mana," ucap Effendi.
Dengan lontarn isu seperti itu, yaitu anggota Dewan meminta "upeti", lanjut Effendi, maka hal itu jelas telah memojokkan institusi Parlemen. Pernyataan Dahlan mengesankan bahwa DPR ini tidak punya moral, tuding Effendi.
Dahlan, kata Effendi, telah menjadikan DPR sebagai public enemy (musuh publik). sehingga apa yang dilakukan DPR selalu salah di mata rakyat.
"Dahlan sesungguhnya adalah sedang mengumpat lembaga negara. Bayangkan anak buahnya Presiden berani mengumpat lembaga negara, kenapa ini dibiarkan? Apa sih motivasinya," tandas Effendi.
Tunggul Naibaho
Dahlan Siap Lemparkan "Fitnah" ke KPK
 |
| Menetri BUMN, Dahlan Iskan, dalam sebuah rapat kerja dengan DPR |
Jakarta, PODIUM - Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kini dalam bidikan para anggota DPR, terkait pernyataanya yang menyebut ada sejumlah oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan kepada perusahaan BUMN. Anggota DPR meminta Dahlan jangan asal bicara, dan membuang fitnah.
Karena itulah, daripada dituduh memfitnah, Dahlan menyatakan akan melemparkan tuduhan pemerasan tersebut, yang dituding mayoritas anggota DPR sebagai fitnah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya, saya sedang pertimbangkan untuk melaporkan hal ini ke KPK," kata Dahlan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu 31 Oktober 2012.
Dahlan mengaku, telah mengantungi 10 nama oknum anggota DPR yang kerap meminta upeti secara paksa atau pemerasan kepada direksi BUMN. Sasaran para oknum anggota DPR tersebut, tambah Dahlan, tidak saja perusahaan besar, tetapi juga perusahaan BUMN yang terhitung kecil.
Karena itulah, daripada dituduh memfitnah, Dahlan menyatakan akan melemparkan tuduhan pemerasan tersebut, yang dituding mayoritas anggota DPR sebagai fitnah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya, saya sedang pertimbangkan untuk melaporkan hal ini ke KPK," kata Dahlan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu 31 Oktober 2012.
Dahlan mengaku, telah mengantungi 10 nama oknum anggota DPR yang kerap meminta upeti secara paksa atau pemerasan kepada direksi BUMN. Sasaran para oknum anggota DPR tersebut, tambah Dahlan, tidak saja perusahaan besar, tetapi juga perusahaan BUMN yang terhitung kecil.
Menanggapi hal itu,Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, meminta Dahlan untuk tidak sembarangan bicara, karena hal itu dapat menimbulkan efek yang tidak kecil.
Sebaliknya, juru bicara KPK, Johan Budi, menyatakan KPK siap menerima laporan Dahlan, dan siap memerosesnya jika laporanya lengkap.
"Ya, laporanya harus lengkap, dan harus disertai bukti-bukti, agar bisa ditindaklanjuti," kata Johan.
Tunggul Naibaho
"Ya, laporanya harus lengkap, dan harus disertai bukti-bukti, agar bisa ditindaklanjuti," kata Johan.
Tunggul Naibaho
150 Ribu Pelajar DKI Akan Terima Kartu Pintar
 |
| Pelajar Jakarta yang gemar tawuran |
Jakarta, PODIUM - Janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, untuk memberikan bantuan dana pendidikan lewat penerbitan Kartu Pintar, akan terealisir pertengahan November 2012 ini. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, kepada pers di Balaikota, Rabu 31 Oktober 2012.
Namun demikian untuk tahap pertama ini, baru sekitar 12.266 siswa yang bisa dibantu, dari angka 50 ribu pelajar yang semula ditargetkan. Pemprov DKI Jakarta, sebenarnya, mengajukan anggaran ke DPRD sebanyak Rp150 miliar untuk meng-cover 50 ribu pelajar, namun sayangnya dewan hanya mengabulkan sebagian.
"Namun anggaran yang disetujui DPRD hanya Rp37 miliar, dan itu hanya mampu meng-cover 12.266 siswa," kata Taufik.
Meski demikian, Taufik meyakinkan, pada waktunya semua siswa dan pelajar Jakarta akan mendapat kartu pintar tersebut.
Dijelaskan Taufik, dari 12.266 kartu pintar tersebut, 2.000 sudah disebar di wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya, 3.000 kartu akan dibagikan pada 17 November 2012 pada saat peluncuran perdana Kartu Pintar tersebut oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan sisanya sebanyak 7.266 kartu, akan didistribusikan hingga akhir tahun.
Pada tahun 2013, kata Taufik, Pemprov DKI menargetkan akan menerbitkan 150 ribu Kartu Pintar untuk 150 ribu pelajar dengan total anggaran mencapai Rp378 miliar atau berkisar 27 persen dari total APBD DKI Jakarta.
Dengan perhitungan itu, maka setiap pelajar akan mendapat bantuan sebanyak Rp210 ribu untuk per bulanya, jelas Taufik.
Namun demikian untuk tahap pertama ini, baru sekitar 12.266 siswa yang bisa dibantu, dari angka 50 ribu pelajar yang semula ditargetkan. Pemprov DKI Jakarta, sebenarnya, mengajukan anggaran ke DPRD sebanyak Rp150 miliar untuk meng-cover 50 ribu pelajar, namun sayangnya dewan hanya mengabulkan sebagian.
"Namun anggaran yang disetujui DPRD hanya Rp37 miliar, dan itu hanya mampu meng-cover 12.266 siswa," kata Taufik.
Meski demikian, Taufik meyakinkan, pada waktunya semua siswa dan pelajar Jakarta akan mendapat kartu pintar tersebut.
Dijelaskan Taufik, dari 12.266 kartu pintar tersebut, 2.000 sudah disebar di wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya, 3.000 kartu akan dibagikan pada 17 November 2012 pada saat peluncuran perdana Kartu Pintar tersebut oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan sisanya sebanyak 7.266 kartu, akan didistribusikan hingga akhir tahun.
Pada tahun 2013, kata Taufik, Pemprov DKI menargetkan akan menerbitkan 150 ribu Kartu Pintar untuk 150 ribu pelajar dengan total anggaran mencapai Rp378 miliar atau berkisar 27 persen dari total APBD DKI Jakarta.
Dengan perhitungan itu, maka setiap pelajar akan mendapat bantuan sebanyak Rp210 ribu untuk per bulanya, jelas Taufik.
Helmi R
Goyang Ronggeng ala BPK Dalam Audit Kasus Hambalang (Bag 1)
Jakarta, PODIUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan audit investigasi tahap I proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dan hasilnya telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu 31 Oktober 2012.
BPK menyatakan telah menemukan 11 pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp243,66 miliar. Namun terkait keterlibatan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malaranggeng, dalam kasus mega korupsi proyek Hambalang ini, BPK hanya menyatakan bahwa Menteri telah melakukan: pembiaran!
Apakah betul Andi telah melakukan pembiaran, dan hanya sekedar pembiaran? Atau apakah BPK sedang bersilat lidah? Atau barangkali para auditor BPK sedang bergoyang ronggeng?
Apakah, kata teknis "pembiaran" yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo, hanyalah sebuah lenggokan dan goyangan menghindar dari tuduhan publik bahwa BPK telah diintervensi oleh kekuasaan?
Kata teknis, "pembiaran", yang disampaikan BPK, menarik untuk disimak bila dikaitkan dengan adanya tudingan kalau BPK telah diintervensi pihak-pihak tertentu. Seperti diketahui, disaat-saat rampungnya laporan hasil audit BPK tentang kasus Hambalang, tiba-tiba saja Anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, pada Kamis 18 Oktober 2012, angkat bicara dan mengatakan Hasil Audit BPK telah diintervensi pihak-pihak tertentu.
Tudingan itu disampaikan Ruki, karena nama Andi Malarangeng selaku Menteri yang bertanggungjawab atas proyek Hambalang, dan juga nama sejumlah korporasi yang terlibat dalam proyek tersebut, sama sekali tidak masuk dalam laporan hasil audit.
Laporan hasil audit pun tiba-tiba progresnya anjlok, Ketua BPK mengatakan hasil audit belum selesai dan baru mencapai 85 persen.
Dan setelah dikebut sisanya yang 15 persen, maka kemudian hasilnya disampaikan ke DPR, Rabu (31/10).
Dari 11 temuan tersebut, dua kesalahan ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng, dan kedua-duanya dengan kualitas kesalahan yang sama yaitu melakukan: pembiaran!
Pembiaran pertama, PEMBIARAN atas dan terkait permohonan kontrak tahun jamak yang dilakukan dan ditandatangani Sesmenpora, Wafid Muharram (kini berstatus terpidana dalam kasus korupsi suap Sesmenpora) menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora, dan hal itu diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yakni: PMK 56/PMK.02/2010.
Dan dengan demikian, maka Menpora juga diduga tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP 60/2008.
Pembiaran Kedua, PEMBIARAN atas dan terkait lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora yang hal itu diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.
Kembali, dengan demikian Menpora juga diduga tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP 60 Tahun 2008.
Apakah tepat, kata teknis "pembiaran" dialamatkan kepada kesalahan yang dilakukan Menpora seperti disebut dalam Hasil Audit Investigasi BPK tersebut?
Atau jangan-jangan, BPK sedang bersilat lidah? Tetapi, yang jelas BPK bukanlah tukang obat, yang membual bahwa obatnya obat paling mujarab dan nomor satu di dunia.
Goyang kiri, goyang kanan, BPK adalah auditor negara, bukanlah penari ronggeng, yang dapat dibayar dan digoyang siapa saja!!
BPK menyatakan telah menemukan 11 pelanggaran yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp243,66 miliar. Namun terkait keterlibatan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malaranggeng, dalam kasus mega korupsi proyek Hambalang ini, BPK hanya menyatakan bahwa Menteri telah melakukan: pembiaran!
Apakah betul Andi telah melakukan pembiaran, dan hanya sekedar pembiaran? Atau apakah BPK sedang bersilat lidah? Atau barangkali para auditor BPK sedang bergoyang ronggeng?
Apakah, kata teknis "pembiaran" yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo, hanyalah sebuah lenggokan dan goyangan menghindar dari tuduhan publik bahwa BPK telah diintervensi oleh kekuasaan?
Kata teknis, "pembiaran", yang disampaikan BPK, menarik untuk disimak bila dikaitkan dengan adanya tudingan kalau BPK telah diintervensi pihak-pihak tertentu. Seperti diketahui, disaat-saat rampungnya laporan hasil audit BPK tentang kasus Hambalang, tiba-tiba saja Anggota BPK, Taufiequrachman Ruki, pada Kamis 18 Oktober 2012, angkat bicara dan mengatakan Hasil Audit BPK telah diintervensi pihak-pihak tertentu.
Tudingan itu disampaikan Ruki, karena nama Andi Malarangeng selaku Menteri yang bertanggungjawab atas proyek Hambalang, dan juga nama sejumlah korporasi yang terlibat dalam proyek tersebut, sama sekali tidak masuk dalam laporan hasil audit.
Laporan hasil audit pun tiba-tiba progresnya anjlok, Ketua BPK mengatakan hasil audit belum selesai dan baru mencapai 85 persen.
Dan setelah dikebut sisanya yang 15 persen, maka kemudian hasilnya disampaikan ke DPR, Rabu (31/10).
Dari 11 temuan tersebut, dua kesalahan ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng, dan kedua-duanya dengan kualitas kesalahan yang sama yaitu melakukan: pembiaran!
Pembiaran pertama, PEMBIARAN atas dan terkait permohonan kontrak tahun jamak yang dilakukan dan ditandatangani Sesmenpora, Wafid Muharram (kini berstatus terpidana dalam kasus korupsi suap Sesmenpora) menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora, dan hal itu diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yakni: PMK 56/PMK.02/2010.
Dan dengan demikian, maka Menpora juga diduga tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP 60/2008.
Pembiaran Kedua, PEMBIARAN atas dan terkait lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora yang hal itu diduga melanggar Keppres 80 Tahun 2003.
Kembali, dengan demikian Menpora juga diduga tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan seperti diatur dalam PP 60 Tahun 2008.
Apakah tepat, kata teknis "pembiaran" dialamatkan kepada kesalahan yang dilakukan Menpora seperti disebut dalam Hasil Audit Investigasi BPK tersebut?
Atau jangan-jangan, BPK sedang bersilat lidah? Tetapi, yang jelas BPK bukanlah tukang obat, yang membual bahwa obatnya obat paling mujarab dan nomor satu di dunia.
Goyang kiri, goyang kanan, BPK adalah auditor negara, bukanlah penari ronggeng, yang dapat dibayar dan digoyang siapa saja!!
*Pengasosian dengan menggunakan istilah penari ronggeng, sama sekali tidak bermaksud menyinggung dan merendahkan tari ronngeng dan pelaku budaya di dalamnya, mohon dimaklum dan dimaafkan. Terimakasih.
Tunggul Naibaho
Penerimaan Pajak Oktober, Tidak Penuhi Target
Jakarta, PODIUM - Penerimaan pajak bulan Oktober 2012 tidak memenuhi target. Realisasi hanya mencapai Rp633,29 miliar atau sekitar 71,56 persen dari target ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012, yakni sebesar Rp885,03 miliar.
Dari jumlah itu, pajak penghasilan (PPh) nonmigas menyumbang Rp309,03 miliar atau 69,33 persen dari target APBN-P 2012, dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM) senilai Rp246,62 miliar atau sekitar 73,39 persen dari target APBN.
"PPh memang agak menurun, ini akibat pengaruh perlambatan ekonomi global," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kismantoro Petrus di Jakarta, Jumat, 2 November 2012.
Pengaruh perlambatan ekonomi global ini, lanjut Krismantoro, menyebabkan rendahnya daya serap pasar global atas barang-barang ekspor Indonesia.
Menghadapi hal tersebut, maka Ditjen Pajak terus mencari wajib pajak baru, selain menggalakan penagihan pajak dengan melibatkan aparat penegak hukum, ucap Kismantoro.
Tauviq LL
Brigjen Didik Bakal Bersaksi, Bukan Simulasi
Jakarta, PODIUM - Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigadir Jenderal Didik Purnomo bakal diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini, Jumat 2 November 2012.
Didik Purnomo yang juga berstatus tersangka, akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irjen Djoko Susilo, mantan Kepala Korlantas Polri, yang juga mantan atasan Didik, terkait kasus dugaan korupsi proyek stimulator SIM.
Proyek ini menggunakan anggaran senilai Rp196,8 miliar, namun diduga ada penggelembungan harga, yang menyebabkan negara mengalami kerugian berkisar Rp90 miliar sampai Rp100 miliar.
Saat proyek simulator SIM berjalan, Djoko menjabat kepala Korlantas dan Didik menjabat wakil kepala Korlantas yang juga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).
Karena itu, kesaksian Didik menjadi sangat penting, dan Setiap perkataan atau pernyataan Didik akan sangat berpengaruh pada proses hukum selanjutnya, terutama saat kasusnya digelar di pengadilan.
Didik, tentu sadar, pemeriksaan oleh KPK hari ini, bukanlah sebuah simulasi.
Tunggul Naibaho
Ahok Berharap Rieke Menangi Pilkada Jabar
Jakarta, PODIUM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memenangkan Pilkada Jawa Barat (Jabar). Hal yang sama dikemukakan Aliansi Nasional Cendikiawan Akar rumput (ANCaR) Jabar.
Alasan Basuki, karena Rieke selama ini dikenalnya sebagai politisi yang memiliki idealisme dan visi untuk memperjuangkan nasib rakyat. namun demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat Jawa Barat yang memiliki hak pilih, kata Ahok.
"Saya kira kalau masyarakat Jabar berani memilih bu Rieke, setidaknya masalah buruh, kesehatan dan pendidikan akan mendapat perhatian khusus," kata Basuki, yang kerap disapa Ahok.
Hal yang sama disampaikan Koordinator ANCaR Jabar, Dicky Hifny, dan menyebut Rieke sebagai figur paling tepat memimpin bumi Priangan. Rieke adalah paduan antara artis-politisi-aktivis.
Rieke, sebagai artis, kata Dicky, telah sangat dikena masyarakat luas, dan menjalani dunia keartisan secara sehat dan profesional.
"Dan sebagai politisi, dia memiliki visi dan misi yang kuat untuk memperjuangkan nasib rakyat," tandas Dicky.
Sebagai aktivis, tidak ada yang meragukan komitmen Rieke untuk memperjuangkan nasib buruh dan masyarakat kecil lainya, ucap Dicky.
Pilkada Jabar, rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 februari 2013.
Tauviq LL
Alasan Basuki, karena Rieke selama ini dikenalnya sebagai politisi yang memiliki idealisme dan visi untuk memperjuangkan nasib rakyat. namun demikian, dia menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat Jawa Barat yang memiliki hak pilih, kata Ahok.
"Saya kira kalau masyarakat Jabar berani memilih bu Rieke, setidaknya masalah buruh, kesehatan dan pendidikan akan mendapat perhatian khusus," kata Basuki, yang kerap disapa Ahok.
Hal yang sama disampaikan Koordinator ANCaR Jabar, Dicky Hifny, dan menyebut Rieke sebagai figur paling tepat memimpin bumi Priangan. Rieke adalah paduan antara artis-politisi-aktivis.
Rieke, sebagai artis, kata Dicky, telah sangat dikena masyarakat luas, dan menjalani dunia keartisan secara sehat dan profesional.
"Dan sebagai politisi, dia memiliki visi dan misi yang kuat untuk memperjuangkan nasib rakyat," tandas Dicky.
Sebagai aktivis, tidak ada yang meragukan komitmen Rieke untuk memperjuangkan nasib buruh dan masyarakat kecil lainya, ucap Dicky.
Pilkada Jabar, rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 februari 2013.
Tauviq LL
